TIMES HAJI, JAKARTA – Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes), Zaenul Ula, menyuarakan pandangannya tentang aroma politis yang mewarnai keputusan Rapat Paripurna dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji. Zaenul menyatakan bahwa ada dua indikator utama yang menunjukkan bahwa pembentukan pansus ini sarat dengan kepentingan politik.
Pertama, menurut Zaenul, proses pelaksanaan Ibadah Haji 2024 baru akan selesai secara resmi pada 23 Juli 2024, ketika jemaah terakhir diterbangkan kembali ke Tanah Air. Dengan demikian, evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan publik seperti ibadah haji sebenarnya masih dalam tahap yang belum tuntas.
"Evaluasi dan kritis terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan ibadah haji itu boleh-boleh saja, bahkan baik sepanjang untuk perbaikan, tapi tetap harus dengan cara yang baik dan benar juga," ujar Zaenul Ula.
Zaenul juga menekankan bahwa ada indikasi kepentingan tersembunyi atau "udang di balik batu" dalam proses pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini. Prosedur pembentukannya terkesan terburu-buru dan seperti mengejar waktu, meskipun pelaksanaan haji yang akan dievaluasi belum selesai.
"Saya dengar proses pengusulan tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan terkait jumlah pengusul dan tidak melalui Bamus (Badan Perumus) serta pandangan fraksi-fraksi," ungkapnya.
Indikator kedua yang diungkapkan Zaenul adalah adanya rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan politik. "Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," jelasnya.
Zaenul mengharapkan agar kekuatan politik di parlemen tidak terpancing untuk ikut serta dalam tarik-menarik kepentingan politik antar-kelompok tersebut. Menurutnya, pembentukan Pansus Angket seharusnya didasarkan pada urgensi yang jelas, bukan pada kepentingan politik sesaat seperti perebutan kursi kabinet.
"Ini tidak baik untuk pembelajaran politik ke publik. Karena pembentukan Pansus Angket harusnya didasarkan kepada urgensi, bukan kepentingan politik sesaat, seperti kepentingan untuk berebut kursi kabinet," tandasnya.
Pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini telah memicu berbagai reaksi dan spekulasi di kalangan masyarakat dan politisi. Beberapa pihak mendukung pembentukan pansus dengan alasan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan haji sangat penting untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, ada juga yang menilai bahwa langkah ini lebih dipicu oleh kepentingan politik daripada keinginan untuk melakukan evaluasi yang obyektif.
Isu politisasi dalam pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini juga menarik perhatian berbagai pihak di media sosial. Banyak netizen yang mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa langkah ini akan memperburuk citra politik di Indonesia. Mereka juga mempertanyakan timing pembentukan pansus yang dianggap tidak tepat mengingat pelaksanaan haji yang belum sepenuhnya selesai.
Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini mencerminkan tantangan dalam memisahkan antara kepentingan politik dan kebutuhan untuk melakukan evaluasi kebijakan publik yang obyektif. Proses evaluasi yang dilakukan dengan motif politik dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memperburuk polarisasi politik di tanah air.
Sebagai penutup, Zaenul Ula mengingatkan bahwa politik harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab yang tinggi. Dia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang transparan dan berorientasi pada kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
"Politik yang sehat adalah politik yang mengutamakan kepentingan rakyat dan dijalankan dengan cara-cara yang transparan dan akuntabel," tutupnya.
Dengan demikian, isu pembentukan Pansus Angket Haji 2024 ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas politik dan pemerintahan. (*)